Sudah Bukan Waktunya Berharap ke DPR! Parlemen Kini Hanya Tameng Prabowo

FMN Tolak Demo di DPR, Pilih Berorasi Langsung di Depan Istana Negara

Narakabar.com – Front Mahasiswa Nasional (FMN) mengambil keputusan strategis pada aksi Kamisan, Kamis (27/8/2026): mereka tidak bergabung dengan massa yang berunjuk rasa di Gedung DPR RI, melainkan memusatkan seluruh kekuatan di depan Istana Negara, Jakarta. Langkah ini bukan sekadar soal lokasi, melainkan pernyataan sikap politik yang telah disepakati secara internal.

DPR Dinilai Tak Lagi Layak Jadi Tujuan Perjuangan

Dimas Rafi’i, Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN, menjelaskan bahwa organisasinya telah memutuskan untuk tidak lagi menjadikan parlemen sebagai kanal utama penyampaian tuntutan kepada pemerintah. Dalam pandangannya, lembaga legislatif saat ini gagal berfungsi sebagai ruang aspirasi yang efektif.

“Ini pendirian politiknya FMN dan aliansinya. Kita sudah bersepakat, FMN teguh pendirian bahwa sudah bukan waktu dan tempatnya lagi kita menyandarkan perjuangan ini ke DPR.”

Penilaian tersebut dilontarkan Dimas kepada Suara.com seusai aksi Kamisan berlangsung.

Parlemen Sebagai “Tameng Hidup” Pemerintahan

Dimas melontarkan kritik tajam terhadap posisi DPR dalam konstelasi kekuasaan saat ini. Ia menyebut mayoritas kekuatan partai politik elektoral telah berada di bawah konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga parlemen kehilangan independensinya sebagai pengawas.

“DPR saat ini tameng hidup dari pemerintahan Prabowo melalui mesin politiknya, partai politik elektoralnya yang sebagian besar di bawah konsolidasi Prabowo. Jadi percuma.”

Kondisi itu, menurutnya, membuat upaya menyuarakan aspirasi melalui jalur legislatif menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, FMN memilih datang langsung ke pusat pemerintahan untuk menyampaikan tuntutan tanpa perantara apa pun.

“Soal isu kenapa memilih di sini karena kita mau menyampaikan tuntutan dan aspirasi terhadap Presiden Prabowo itu tanpa perantara.”

Konteks Aksi di Hari yang Sama

Pada tanggal yang sama, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama sejumlah elemen masyarakat lain menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Namun FMN secara sadar memilih jalur berbeda: berhadapan langsung dengan eksekutif di Istana.

Prioritas Isu dan Arah Pertanggungjawaban

Dimas menegaskan bahwa keputusan tidak ikut demo di DPR juga berkaitan dengan prioritas substansi tuntutan yang ingin mereka angkat. FMN memilih fokus pada isu-isu yang dianggap paling mendesak untuk diselesaikan.

“Yang lain bukan nggak perlu dilakukan, tapi ada prioritas yang dilakukan FMN untuk diselesaikan.”

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemilihan Istana sebagai titik aksi merupakan penunjuk arah: pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang disoroti adalah pemerintah pusat.

“Kita ingin menyampaikan kalau siapa yang bertanggung jawab semua situasi ini, ya pemerintah pusat.”