Sudaryono Geram MBG Disebut Habiskan Uang Negara: Tanpa Program Ini Sekolah Rusak Tetap Banyak

Sudaryono Geram MBG Disebut Habiskan Uang Negara

Narakabar.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan respons tegas terhadap gelombang kritik yang menyasar program Makan Bergizi Gratis. Ia menegaskan bahwa tuduhan bahwa MBG menguras anggaran pembangunan tidak berdasar pada fakta yang ada. Pernyataan resmi ini dilontarkan dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat, 31 Juli 2026.

Kritik di Media Sosial Memicu Kekecewaan

Sudaryono mengakui bahwa ia merasa sangat kecewa dengan banyaknya unggahan di platform media sosial yang menyalahkan program MBG atas berbagai permasalahan yang terjadi. Ia merasa seolah-olah program makan bergizi ini menjadi kambing hitam dari segala kekurangan yang dialami masyarakat. Banyak komentar yang menyiratkan bahwa MBG menghabiskan dana negara tanpa memberikan manfaat yang sebanding.

“Saya gemes juga tuh lihat komentar di sosial media seolah-olah kan MBG ini ngabisin anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang,” ujarnya dengan nada kesal.

Permasalahan Infrastruktur Sudah Ada Sejak Lama

Menurut penjelasan Sudaryono, berbagai kendala struktural seperti kelangkaan pupuk pertanian, kerusakan jaringan irigasi, dan kondisi gedung sekolah yang memprihatinkan sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum program MBG diluncurkan. Masalah-masalah fundamental tersebut bukan merupakan akibat langsung dari adanya program makan bergizi gratis.

Ia memberikan ilustrasi konkret mengenai sektor pertanian yang sering dikaitkan dengan MBG. Sudaryono menjelaskan bahwa alokasi pupuk justru tidak berkurang, malah ditingkatkan keberadaannya. Pemerintah saat ini telah memastikan ketersediaan pupuk dengan memberikan diskon harga bagi petani.

“Dulu tidak ada MBG, artinya tidak ada anggaran yang kepakai untuk MBG, itu pupuknya kurang ya volumenya. Anda bisa cek itu. Dan bahkan sekarang sudah anggarannya dipakai MBG, kemudian pupuknya dicukupi, harganya diskon,” jelasnya.

Program Revitalisasi Irigasi Masih Berjalan

Dalam hal pembangunan infrastruktur irigasi, Sudaryono menegaskan bahwa program revitalisasi sedang dilaksanakan secara gencar. Ia menyebutkan bahwa total anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi mencapai Rp12 hingga Rp14 triliun. Seluruh pekerjaan perbaikan ini ditargetkan selesai dalam lima tahun ke depan.

“Dulu tidak ada MBG itu banyak jaringan irigasi rusak loh. Terus sekarang ada MBG, sudah diambil untuk MBG, sekarang ada revitalisasi irigasi Rp12 triliun, Rp14 triliun, sampai lima tahun ini diberesin semua,” katanya.

Kondisi Sekolah dan Guru Honorer

Sudaryono juga membantah keras asumsi bahwa kerusakan gedung sekolah terjadi karena program MBG. Ia mengingatkan publik bahwa banyak bangunan pendidikan yang sudah dalam kondisi rusak jauh sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil alih kekuasaan.

“Dulu nggak ada MBG, sekolah itu ada yang rusak, bolong, apa semua itu kan. Enggak karena terus kemudian Pak Prabowo jadi presiden, ada MBG terus sekolahnya mendadak jadi rusak,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sudaryono mempertanyakan ke mana sebenarnya anggaran negara dialokasikan pada masa sebelum MBG. Ia merasa wajar jika kondisi sekolah seharusnya lebih baik jika tidak ada program MBG, namun kenyataannya menunjukkan hal yang berbeda.

Terkait kesejahteraan guru honorer, Sudaryono menyatakan bahwa pemerintah justru meningkatkan penghasilan mereka secara signifikan. Program MBG tidak memotong gaji guru, melainkan pemerintah memastikan penghasilan minimal Rp2 juta per bulan untuk setiap guru honorer.

“Enggak kemudian karena MBG, guru honorer gajinya kecil. Bahkan oleh Pak Presiden kan sudah dipastikan sampai dengan Rp2 juta. Dulu kan nggak. Nah, sekarang ada MBG katanya dipotong untuk MBG, sekarang kita benahi semua,” tandasnya.

Sebagai informasi tambahan, Badan Gizi Nasional juga sedang menyelidiki dugaan oknum yang menyebabkan dana Rp311,2 miliar nyasar ke rekening Sekolah Pangan dan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Investigasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penggunaan anggaran MBG secara transparan.