Tinggalkan Gaya Lama, Pakar Dorong Kapal PPA Segera Dilengkapi Rudal Aster

Strategi Pertahanan Laut Indonesia Bertransformasi Hadapi Ancaman Indo-Pasifik

Narakabar.com – Kawasan Indo-Pasifik kini menghadapi peningkatan ancaman berupa drone dan rudal jarak jauh yang semakin masif. Kondisi ini mendorong Indonesia melakukan perubahan menyeluruh terhadap strategi pertahanan laut nasionalnya. Dalam diskusi podcast “Ngopi” yang tayang di kanal YouTube Marapi Consulting & Advisory pada Senin, 3 Agustus 2026, para pakar menyoroti perlunya penyesuaian pendekatan keamanan maritim.

Peran Geografis dalam Perencanaan Militer

Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Agung Pramono, mantan Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI, menekankan bahwa pembangunan kekuatan militer harus selaras dengan karakteristik geografis Indonesia. Menurutnya, pendekatan perencanaan selama ini seharusnya lebih mengutamakan kondisi geografis dibandingkan faktor ekonomi semata.

“Selama ini harusnya kita dalam merencanakan itu pendekatan utamanya adalah kondisi geografis selain hal-hal ekonomi. Sehingga dari kondisi geografis ini kita akan menelorkan strategi yang paling tepat,” ujar Agung.

Menurut Agung, penguasaan penuh atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi pilar fundamental dalam menjaga kedaulatan wilayah laut nasional. Ia menegaskan bahwa setiap aktivitas di ZEE harus dapat dipantau dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran keamanan.

“Menurut saya di ZEE itu harus kita kendalikan dan kita kuasai. Jangan sampai ada orang masuk tidak kita ketahui. Itu sudah pasti menjadi persoalan keamanan dan pertahanan kita,” tegasnya.

Transformasi Angkatan Laut Indonesia

Ancaman di wilayah ZEE saat ini lebih banyak berasal dari serangan udara dibandingkan pertempuran laut konvensional. Oleh karena itu, baik TNI AU maupun TNI AL perlu memiliki kemampuan antiudara yang efektif. Dalam konteks ini, pengadaan kapal Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) Kelas Brawijaya dianggap sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan modern.

Pengamat pertahanan Marapi, Alman Helvas Ali, menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun armada laut Indonesia lebih berfokus pada fungsi penegakan hukum di perairan teritorial. Akibatnya, kemampuan pertahanan udara jarak menengah belum menjadi prioritas utama.

“Selama bertahun-tahun fokus Angkatan Laut kita lebih banyak ke operasi di perairan teritorial, sehingga kemampuan pertahanan udara jarak menengah belum menjadi prioritas,” katanya.

Kini, kehadiran kapal PPA Kelas Brawijaya menandai tonggak transformasi TNI AL menuju armada dengan perlindungan udara yang tangguh. Alman menilai Indonesia sudah berada di jalur yang tepat, namun Kementerian Pertahanan perlu segera melengkapi PPA dengan senjata-senjata yang dibutuhkan, termasuk rudal Aster.

“Sekarang kita sudah berada di jalur yang tepat. Tinggal bagaimana Kementerian Pertahanan segera melengkapi PPA dengan senjata-senjata yang dibutuhkan, termasuk rudal Aster,” tutur Alman.

Urgensi Sistem Komunikasi Digital Mandiri

Selain pengadaan kapal canggih, para ahli juga mendesak pemerintah untuk membangun sistem komunikasi digital mandiri atau data link nasional. Sistem ini diperlukan untuk mengintegrasikan seluruh alutsista secara optimal tanpa kendala perbedaan produsen.

“Untuk integrasi, mau tidak mau kita harus mengembangkan data link sendiri yang bisa menghubungkan fregat-fregat yang berbeda kelas. Tanpa data link sendiri, susah untuk kita integrasi,” ujar Alman lagi.

Agung menambahkan bahwa data link seharusnya sudah dimiliki Indonesia saat ini. Dengan adanya sistem tersebut, kerahasiaan dan kecepatan komunikasi dapat tercapai secara optimal.

“Hari ini sebetulnya data link itu sudah harus kita punya. Dengan data link, kerahasiaan dan kecepatan komunikasi bisa tercapai,” jelas Agung.

Transformasi menyeluruh ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas kawasan sekaligus memastikan hak berdaulat Indonesia di ZEE tetap terjaga dari berbagai gangguan asing.