Topics Covered: Dukung Program Pendidikan, Kementerian Hukum Serahkan Lahan Tangerang untuk Sekolah Rakyat

Kementerian Hukum Serahkan Lahan untuk Sekolah Rakyat, Dukung Program Pendidikan

Topics Covered: Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) memberikan lahan seluas 6,3 hektare kepada Kementerian Sosial untuk pengembangan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang. Penyerahan lahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya di daerah pedesaan dan kota kecil.

Langkah Strategis untuk Pendidikan Inklusif

Upacara penyerahan sertifikat tanah berlangsung secara resmi di Graha Pengayoman, Jakarta, dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerahkan lahan tersebut kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kementerian Hukum, Kementerian Sosial, serta tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung inisiatif pendidikan ini.

“Penyerahan lahan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan inklusif yang bisa memberdayakan generasi muda di Tangerang dan sekitarnya,” ujar Gus Ipul, yang turut hadir dalam acara tersebut.

Para siswa dari beberapa Sekolah Rakyat Milik Masyarakat (SRMA) menampilkan pertunjukan kreatif seperti silat, pidato dalam empat bahasa, paduan suara, dan puisi. Pertunjukan ini tidak hanya menunjukkan bakat siswa, tetapi juga menjadi ajang promosi program pendidikan yang bertujuan memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi kurang mampu.

Pelaksanaan Pendidikan Berasrama

Sekolah Rakyat permanen yang akan dibangun di lahan tersebut diperkirakan akan menampung sekitar 930 siswa. Gus Ipul menjelaskan bahwa pendidikan berasrama menawarkan lingkungan belajar yang lebih terstruktur, dengan guru dan wali asrama yang siap mendampingi siswa sepanjang hari. “Model ini memastikan anak-anak tidak hanya mendapat ilmu akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan sosial dan karakter,” tambahnya.

“Kami percaya Sekolah Rakyat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah yang sulit mendapatkan fasilitas pendidikan,” kata Supratman Andi Agtas, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar-kementerian untuk keberhasilan program ini.

Lahan seluas 6,3 hektare ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. KemenkumHAM juga menyebutkan bahwa transfer lahan telah dilakukan selama beberapa bulan, dengan fokus pada lokasi strategis yang memudahkan akses masyarakat.

Topics Covered dalam inisiatif ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan biaya operasional, dan pengembangan ekosistem pendidikan yang lebih merata. Dengan adanya lahan yang diserahkan, Kementerian Sosial dapat membangun fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, termasuk ruang belajar, asrama, dan pusat pengembangan keterampilan.

Kehadiran sejumlah tokoh seperti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong inisiatif pendidikan ini. Sebagai bagian dari Topics Covered dalam program nasional, Sekolah Rakyat juga diperkuat oleh dukungan dari lembaga-lembaga keuangan dan organisasi masyarakat setempat.