Boni Hargens Soroti Pengangkatan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan KSBSI: Bukan Sekadar Seremonial

Kapolri Jadi Anggota Kehormatan KSBSI: Boni Hargens Lihat Transformasi Paradigma Kepolisian

Narakabar.com – Langkah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengangkat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota kehormatan organisasi buruh terbesar di Indonesia memicu diskusi luas tentang arah baru hubungan negara dan masyarakat sipil. Bagi analis politik dan hukum Boni Hargens, keputusan itu bukan sekadar gestur keorganisasian biasa, melainkan indikator nyata bahwa Polri telah bergeser dari postur aparat penegak hukum semata menjadi mitra kolaboratif dalam ekosistem sosial.

Boni, yang pernah menjabat Dewan Pengawas LKBN ANTARA dan menempuh pendidikan di Jerman serta Amerika Serikat, menilai pengangkatan tersebut membuktikan keberhasilan implementasi konsep society policing di bawah kepemimpinan Listyo Sigit. Dalam kerangka ini, kepolisian tidak lagi beroperasi dalam silo keamanan, melainkan merangkul elemen-elemen masyarakat sipil—termasuk serikat buruh—sebagai mitra aktif dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial.

Dua Dimensi di Balik Status Kehormatan

Boni menjelaskan bahwa keputusan KSBSI membawa dua makna yang saling terkait. Dimensi pertama adalah bentuk apresiasi dari kalangan buruh terhadap kinerja Polri dalam membangun kanal komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang konstruktif dengan masyarakat sipil. Dimensi kedua menyangkut keberhasilan agenda society policing itu sendiri, yakni upaya institusional kepolisian untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan bersama.

“Pengangkatan ini bukan sekadar simbol, melainkan cerminan dari relasi yang telah terbangun secara struktural antara Polri dan elemen masyarakat sipil.”

Menurut Boni, pergeseran persepsi publik terhadap Polri menjadi inti dari perubahan ini. Masyarakat tidak lagi memandang polisi semata-mata sebagai aparat yang menegakkan hukum secara satu arah, melainkan sebagai mitra yang turut serta dalam merawat tatanan sosial. Transformasi paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan kolaboratif, kata dia, merupakan pencapaian institusional yang signifikan.

“Hal ini adalah pencapaian institusional yang menunjukkan transformasi paradigma kepolisian dari pendekatan represif menuju pendekatan kolaboratif.”

Society Policing dalam Konteks Indonesia

Konsep society policing sendiri menekankan bahwa keamanan bukan hanya urusan aparat, melainkan tanggung jawab bersama yang dibangun melalui kepercayaan publik. Di Indonesia, di mana gerakan buruh dan demonstrasi sipil merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika demokrasi, pendekatan ini membawa konsekuensi praktis: setiap aksi sosial semestinya dipahami sebagai ekspresi kebebasan dalam kerangka demokrasi, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintahan.

“Polri bisa memastikan bahwa setiap gerakan sosial, termasuk aksi buruh dan demonstrasi sipil lainnya, dipahami sebagai ekspresi kebebasan dalam demokrasi, bukan ancaman terhadap pemerintahan.”

Boni menegaskan bahwa pendekatan semacam ini menjadi prasyarat bagi terpeliharanya iklim politik yang kondusif. Relasi positif antara aparat keamanan dan masyarakat sipil, dalam pandangannya, berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat ketahanan negara menghadapi berbagai dinamika internal maupun eksternal.

Implikasi bagi Stabilitas Pemerintahan

Boni juga mengaitkan keberhasilan society policing dengan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai bahwa selama institusi kepolisian mampu menjaga kepercayaan publik dan merawat hubungan konstruktif dengan masyarakat, pemerintah tidak perlu berlebihan mengkhawatirkan potensi gejolak sosial.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu cemas dengan yang namanya social uprising karena Polri bisa diandalkan sebagai katalisator yang menjamin gerakan sosial macam apa pun hanyalah ekspresi kebebasan sipil dalam demokrasi, bukan gerakan makar atau upaya penggulingan pemerintahan.”

Pernyataan ini menempatkan Polri bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, melainkan sebagai katalisator stabilitas sosial yang dibangun di atas fondasi kepercayaan publik. Dalam konteks Indonesia yang memiliki sejarah panjang ketegangan antara negara dan gerakan buruh, pergeseran paradigma semacam ini membawa implikasi yang melampaui ranah keamanan semata.

Dimensi Struktural dan Jangka Panjang

Boni menekankan bahwa hubungan harmonis antara Polri dan kelompok buruh berdampak positif terhadap stabilitas sosial-politik secara keseluruhan. Ia menilai kondisi tersebut penting untuk menopang pemerintahan yang berjalan dalam kerangka demokrasi, di mana kebebasan berserikat dan berkumpul tetap terjaga tanpa mengorbankan ketertiban umum.

“Keberhasilan ini mencerminkan harmoni sosial yang berpotensi menopang stabilitas sosial-politik yang dibutuhkan negara dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis.”

Dalam perspektif jangka panjang, kemampuan Polri mengelola hubungan dengan masyarakat sipil menjadi salah satu faktor penentu dalam menjaga stabilitas nasional. Jika paradigma kolaboratif ini terus diperkuat, Indonesia berpotensi membangun model keamanan publik yang lebih inklusif—di mana aparat dan masyarakat tidak lagi berdiri di posisi berhadapan, melainkan bekerja dalam satu arah yang sama: merawat tatanan demokrasi dan melindungi hak-hak warga negara secara bersamaan.