Kevin Wu Tantang BPAD Buka Dokumen PKS Lapangan Padel Meruya: Jangan Kasih Karpet Merah!

Pembangunan Lapangan Padel di Meruya Utara Disorot DPRD: Dokumen PKS Diminta Dibuka ke Publik

Narakabar.com – Sebuah fasilitas olahraga padel yang sedang dibangun di kawasan Meruya Utara, Jakarta Barat, kini menjadi pusat perhatian setelah anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, mendesak agar seluruh dokumen perjanjian pemanfaatan lahan dibuka secara transparan. Desakan itu dilontarkan di tengah dugaan bahwa konstruksi fisik telah berjalan sebelum pengelola memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen wajib yang mengatur kelayakan teknis setiap bangunan baru di wilayah DKI Jakarta.

Lahan yang menjadi lokasi pembangunan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Status kepemilikan publik atas tanah inilah yang membuat persoalan perizinan dan tata kelola aset daerah menjadi sorotan utama dalam polemik ini.

Dokumen PKS dan Tuntutan Transparansi BPAD

Kevin Wu secara spesifik meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk membuka dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur pemanfaatan lahan tersebut. Menurutnya, keberadaan PKS tidak otomatis membebaskan pihak pengelola dari kewajiban memenuhi seluruh persyaratan pembangunan yang berlaku di tingkat provinsi maupun nasional.

“Adanya perjanjian pemanfaatan aset tidak boleh menjadi karpet merah untuk memulai pembangunan tanpa seluruh persyaratan dipenuhi,” ujar Kevin dalam keterangan resmi yang diterima Suara.com, Sabtu (29/8/2026).

Pernyataan itu menegaskan bahwa kontrak pemanfaatan lahan tidak dapat menggantikan fungsi regulasi teknis bangunan. Dalam kerangka hukum tata ruang dan pembangunan di Indonesia, PBG merupakan instrumen pengendalian yang memastikan setiap struktur baru memenuhi standar keselamatan, lingkungan, dan kesesuaian zonasi. Tanpa dokumen tersebut, bangunan secara hukum belum boleh didirikan maupun dioperasikan.

Pertanyaan atas Kelanjutan Konstruksi Pasca-Penertiban

Di samping isu perizinan, Kevin juga menyoroti dugaan bahwa pekerjaan konstruksi masih berlangsung meskipun sebelumnya telah dilakukan penertiban dan penyegelan oleh pihak berwenang. Ia mempertanyakan mekanisme pengawasan yang memungkinkan aktivitas pembangunan tetap berjalan di atas aset pemerintah daerah sebelum seluruh izin terpenuhi.

“Mengapa pembangunan di atas aset daerah dapat berjalan sebelum PBG dipenuhi, dan mengapa pekerjaan diduga tetap berlangsung setelah ada penertiban serta penyegelan?” sorot Kevin.

Pertanyaan tersebut menyentuh persoalan akuntabilitas penegakan aturan di lapangan. Apabila penyegelan tidak diikuti penghentian total aktivitas konstruksi, maka efektivitas tindakan administratif menjadi dipertanyakan, terutama ketika yang terlibat adalah aset milik publik.

Sikap Gubernur: Larangan Operasional Sebelum Izin Terbit

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyatakan secara tegas bahwa fasilitas padel tersebut tidak boleh dioperasikan sebelum mengantongi izin atau PBG. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (28/8/2026) dan ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan fasilitas.

“Selama lapangan padel itu tidak mendapatkan izin atau PBG, maka Pemerintah DKI Jakarta pasti tidak akan memberikan izin lebih lanjut untuk dioperasionalkan,” ujarnya.

Pramono menambahkan bahwa aturan berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi pihak pengelola yang memiliki latar belakang sebagai mantan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI.

“Termasuk beberapa yang kemudian yang dikelola oleh mantan ASN Balai Kota. Saya sebagai Gubernur Jakarta tentunya harus adil bahwa aturan itu berlaku bagi siapa saja,” tegasnya.

Konteks ini penting karena menunjukkan bahwa status kepegawaian sebelumnya tidak memberikan kekebalan hukum terhadap kewajiban perizinan. Setiap entitas, baik swasta maupun individu dengan riwayat di lingkungan pemerintahan, tetap terikat pada ketentuan yang sama.

Tuntutan Penghentian Fisik dan Evaluasi Menyeluruh

Kevin mengapresiasi sikap Gubernur Pramono terkait larangan operasional. Namun, ia menekankan bahwa penghentian aktivitas bisnis saja tidak memadai apabila konstruksi fisik masih terus berjalan. Ia meminta pemerintah memastikan bahwa penghentian pembangunan benar-benar dilaksanakan secara total, bukan sekadar menghentikan aktivitas komersial sementara struktur terus bertambah.

Ia juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses perizinan dan pemanfaatan aset daerah yang terkait. Sebagai langkah konkret, Kevin mendorong digelarnya rapat dengar pendapat yang melibatkan instansi terkait, termasuk Satpol PP dan dinas teknis, guna mengurai kronologi pembangunan, alur perizinan, serta pembagian tanggung jawab antar-lembaga.

“Selama kesesuaian tata ruang, PBG, aspek keselamatan, lingkungan, parkir, drainase, kebisingan, dan dampaknya terhadap warga belum dinyatakan memenuhi ketentuan, pembangunan maupun operasional harus dihentikan sementara,” tegas Kevin.

Implikasi bagi Tata Kelola Aset Daerah dan Olahraga di Jakarta

Polemik ini bukan sekadar soal satu lapangan padel. Ia menyentuh persoalan sistemik terkait tata kelola aset daerah: bagaimana lahan publik dialokasikan, dipantau, dan dipertanggungjawabkan pemanfaatannya. Padel sendiri merupakan cabang olahraga raket yang berkembang pesat di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, dengan kebutuhan lahan terbuka seluas beberapa ribu meter persegi per fasilitas. Pertumbuhan minat tersebut meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan lahan, termasuk lahan milik pemerintah daerah.

Di sisi lain, regulasi PBG yang diberlakukan sejak 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mewajibkan setiap pembangunan gedung memperoleh persetujuan sebelum konstruksi dimulai. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi pada pembongkaran bangunan, denda administratif, hingga pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang bertanggung jawab.

Apakah BPAD DKI Jakarta akan membuka dokumen PKS secara publik, apakah Satpol PP akan memastikan penghentian total konstruksi, dan apakah DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat sebagaimana diminta, akan menjadi penentu apakah polemik ini berujung pada perbaikan tata kelola atau sekadar menjadi catatan tambahan dalam daftar persoalan perizinan yang belum terselesaikan di ibu kota.