74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek

74 Kontraktor SPPG Desak Kepastian Pembayaran Proyek

Narakabar.com – Sebanyak 74 perusahaan kontraktor kini menyalurkan aspirasi terkait keterlambatan pembayaran dan penyelesaian administrasi proyek pembangunan Sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) APBN Tahun Anggaran 2025 menyampaikan bahwa nilai pembayaran yang tertunda diperkirakan mencapai Rp800 miliar sejak Maret 2026. Angka ini menjadi beban signifikan bagi para pelaku usaha yang telah menggelontorkan modal sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Menurut Ketua Forum, Arifin Nababan, para kontraktor telah menjalankan seluruh kewajiban pekerjaan dengan baik. Mereka berkomitmen mendukung program strategis pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional. Namun, ketidakpastian administrasi dan pembayaran dari pihak pengguna masih menjadi kendala utama yang menghambat kelancaran operasional. Kondisi ini berdampak langsung pada rantai pasok yang melibatkan pemasok material, vendor jasa, subkontraktor, hingga ribuan tenaga kerja.

Sejak awal kami berkomitmen mendukung program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional. Kami melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak yang sah, menggunakan modal sendiri, memberdayakan tenaga kerja, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan. Karena itu, yang kami harapkan bukan perlakuan khusus, melainkan kepastian administrasi dan kepastian pembayaran.

Data Pembangunan dan Cakupan Proyek

Berdasarkan informasi dari forum, pembangunan Sarana SPPG melalui mekanisme e-Katalog atau mini kompetisi telah mencakup 315 titik hingga akhir Maret 2026. Dari total tersebut, 66 titik telah mencapai penyelesaian 100 persen, sementara 249 titik masih dalam proses penyelesaian sesuai ketentuan kontrak. Persoalan ini melibatkan 74 perusahaan kontraktor yang mengerjakan pembangunan Sarana SPPG di 22 provinsi.

Selain masalah pembayaran yang belum tuntas, forum juga menyoroti sejumlah bangunan yang telah selesai dibangun namun belum dapat diserahterimakan karena proses administrasi belum rampung. Bangunan yang sudah selesai tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Selama proses serah terima belum dilakukan, kontraktor tetap harus menjaga aset tersebut, membayar keamanan, pemeliharaan, utilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya.

Bangunan yang sudah selesai tidak bisa begitu saja kami tinggalkan. Selama proses serah terima belum dilakukan, kami tetap harus menjaga aset tersebut, membayar keamanan, pemeliharaan, utilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya.

Dampak Berantai terhadap Rantai Pasok

Forum menilai keterlambatan penyelesaian administrasi pembayaran tidak hanya berdampak pada kontraktor, tetapi juga terhadap pemasok material, vendor jasa, subkontraktor, pelaku UMKM, hingga ribuan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan Sarana SPPG. Menurut Arifin, para kontraktor tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemasok material, pekerja, serta lembaga pembiayaan di tengah belum adanya kepastian pencairan pembayaran proyek.

Kondisi ini membuat para penyedia berada dalam tekanan yang sangat berat. Mereka tetap harus memenuhi kewajiban kepada pekerja, membayar pemasok material, vendor, subkontraktor, hingga memenuhi kewajiban kepada lembaga pembiayaan. Tanpa kepastian pembayaran dari pihak pengguna, kelangsungan usaha banyak pihak terancam.

Kondisi ini membuat para penyedia berada dalam tekanan yang sangat berat. Kami tetap harus memenuhi kewajiban kepada pekerja, membayar pemasok material, vendor, subkontraktor, hingga memenuhi kewajiban kepada lembaga pembiayaan.

Permohonan Audiensi dan Harapan ke Depan

Forum mengungkapkan telah enam kali mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk meminta kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian administrasi, jadwal serah terima bangunan, dan kepastian pembayaran. Namun, hingga kini mereka mengaku belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak BGN.

Karena itu, forum meminta BGN segera mempercepat penyelesaian administrasi, melakukan serah terima bangunan yang telah selesai, serta membuka ruang dialog dengan para kontraktor. Meski demikian, Arifin menegaskan pihaknya tetap mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis pemerintah. Mereka tidak datang untuk mempertentangkan program pemerintah, melainkan ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Sarana SPPG dapat berjalan dengan baik.

Kami tidak datang untuk mempertentangkan program pemerintah. Kami ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Sarana SPPG dapat berjalan dengan baik. Yang kami harapkan adalah kepastian administrasi, kepastian pembayaran, dan ruang dialog yang terbuka agar seluruh persoalan dapat diselesaikan bersama.

Frequently Asked Questions

Berapa nilai pembayaran yang tertunda menurut forum kontraktor?

Nilai pembayaran yang tertunda diperkirakan mencapai Rp800 miliar sejak Maret 2026. Angka ini menjadi beban signifikan bagi para kontraktor yang telah menggunakan modal sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan.

Berapa jumlah titik pembangunan Sarana SPPG yang telah diselesaikan?

Hingga akhir Maret 2026, pembangunan Sarana SPPG telah mencakup 315 titik. Dari total tersebut, 66 titik telah mencapai penyelesaian 100 persen, sementara 249 titik masih dalam proses penyelesaian.

Di berapa provinsi proyek SPPG dilaksanakan?

Proyek pembangunan Sarana SPPG melibatkan 74 perusahaan kontraktor yang mengerjakan pembangunan di 22 provinsi di seluruh Indonesia.

Berapa kali forum telah mengirimkan surat permohonan audiensi?

Forum telah enam kali mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk meminta kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian administrasi dan kepastian pembayaran.