Harta Kekayaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby yang Diduga Potong TPP ASN 50%

Harta Kekayaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Narakabar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuantan Singingi. Bupati nonaktif setempat, Suhardiman Amby, diduga memotong besaran TPP hingga setengahnya atau 50 persen. Dugaan ini muncul seiring dengan proses hukum korupsi yang sedang menjeratnya. Kasus ini menarik perhatian publik karena menyangkut kesejahteraan ribuan ASN di wilayah tersebut.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan pada 31 Desember 2025, total aset Suhardiman Amby tercatat sebesar Rp 2.010.000.000 atau Rp 2,01 miliar. Dokumen tersebut telah melalui verifikasi menyeluruh oleh KPK pada bulan Maret 2026. Meskipun menduduki posisi pimpinan daerah, kekayaan ini tidak termasuk yang terbesar dibandingkan pejabat setingkat kabupaten lainnya di Provinsi Riau.

Aset Tanah dan Bangunan di Pekanbaru

Sebagian besar kekayaan Suhardiman tertanam dalam bentuk properti. Ia melaporkan kepemilikan tiga bidang tanah dan bangunan yang semuanya berada di Kota Pekanbaru. Total nilai aset properti tersebut mencapai Rp 1,18 miliar. Yang menarik, seluruh harta ini diklaim sebagai hasil usahanya sendiri.

Rincian aset properti Suhardiman Amby meliputi:

Sebidang tanah dan bangunan berukuran 14 m2/14 m2 di Pekanbaru dengan nilai Rp 160.000.000.

Satu bidang tanah dan bangunan berukuran 102 m2/36 m2 di Pekanbaru senilai Rp 120.000.000.

Satu bidang tanah dan bangunan berukuran 270 m2/450 m2 di Pekanbaru dengan nilai Rp 900.000.000.

Koleksi Mobil Klasik dan Kas

Selain properti, Suhardiman Amby juga dikenal memiliki minat terhadap kendaraan roda empat yang tangguh. Dalam laporannya, ia tercatat memiliki tiga unit mobil dengan total nilai Rp 590 juta. Dua di antaranya merupakan mobil legendaris Toyota Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser Turbo tahun 1990: Rp 350.000.000.

Toyota Land Cruiser Turbo tahun 2002: Rp 200.000.000.

Opel Blazer SUV tahun 2002: Rp 40.000.000.

Selain kendaraan, ia juga melaporkan kepemilikan kas dan setara kas sebesar Rp 240.000.000. Menariknya, dalam laporan tersebut Suhardiman tercatat sama sekali tidak memiliki utang.

Indikasi Gratifikasi dan Status Tersangka

Sebelumnya, KPK juga menemukan indikasi gratifikasi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby terkait pelepasan kawasan hutan dari para petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) dengan nilai mencapai 14.000 dolar Singapura.

Karena itu, publik pun penasaran dengan isi garasi dan total kekayaan orang nomor satu di Kuansing yang sedang terseret kasus korupsi tersebut.

Sebagai informasi, Suhardiman Amby ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnaen, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.

Suhardiman sendiri merupakan bupati terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang memenangkan periode 2025-2030, setelah sebelumnya sempat menjabat sebagai bupati definitif menggantikan Andi Putra.

Ringkasan Harta Kekayaan Suhardiman Amby: Total aset Rp 2,01 miliar terdiri dari properti Rp 1,18 miliar, kendaraan Rp 590 juta, dan kas Rp 240 juta tanpa utang.

FAQ Tentang Harta Kekayaan Bupati Kuansing Suhardiman

Berapa total harta kekayaan Suhardiman Amby? Total harta kekayaan Suhardiman Amby tercatat sebesar Rp 2,01 miliar berdasarkan LHKPN yang diserahkan pada 31 Desember 2025.

Apa dugaan utama terhadap Suhardiman Amby? Dugaan utama adalah pemotongan TPP ASN hingga 50 persen yang dilakukan saat ia menjabat sebagai bupati Kuansing.

Di mana lokasi properti Suhardiman Amby? Semua properti Suhardiman Amby berlokasi di Kota Pekanbaru, dengan total tiga bidang tanah dan bangunan.

Apakah Suhardiman Amby memiliki utang? Tidak, dalam laporan LHKPN-nya Suhardiman tercatat sama sekali tidak memiliki utang.

Kapan Suhardiman Amby ditetapkan sebagai tersangka? Suhardiman Amby ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekda Kuansing dan Direktur PT MIC dalam kasus korupsi TPP ASN.