Latest Program: Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut ‘Main’ Jual Beli Jabatan Sejak 2021

Bupati Kuansing Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan Sejak 2021

KPK Tindaklanjuti Kasus Jual Beli Jabatan

Latest Program – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperkuat penelusuran kasus jual beli jabatan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Dalam operasi terbaru, dua orang, yaitu Suhardiman Amby dan Zulkarnain, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap berupa mobil mewah sebagai imbalan untuk menjabat posisi tertentu. Kasus ini menjadi bagian dari Latest Program KPK dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Kasus ini merupakan bagian dari Latest Program KPK yang berfokus pada pemberantasan korupsi di lingkungan Pemkab. Kuansing, khususnya praktik jual beli jabatan yang menyebar di berbagai tingkatan pemerintahan,” terang Taufik Husein, Plt. Direktur Penyidikan KPK, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada 1 Juli 2026.

Detektif KPK Ungkap Skema Suap yang Menyebar

Menurut penyidik, Zulkarnain diduga memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Suhardiman Amby saat ia menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuansing pada 2021. Suap ini diberikan sebagai bantuan untuk mempercepat proses perekrutan Kepala Dinas PUPR Kuansing. Selain itu, dalam tahun 2025, Zulkarnain juga dituduh memberikan suap berupa Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga Rp2,05 miliar kepada Suhardiman Amby untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing.

“Skema ini menunjukkan adanya kebiasaan jual beli jabatan yang konsisten selama periode jabatan Suhardiman Amby sebagai bupati. Dugaan suap terjadi sejak ia menjabat Plt. Bupati 2021 hingga akhir masa jabatannya 2025,” jelas Taufik. Ia menambahkan bahwa KPK sedang memeriksa sejumlah pihak terkait untuk mengungkap lebih banyak bukti yang terkait dengan praktik ini.

OTT Ke-14 KPK di Tahun 2026

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 30 Juni 2026 adalah OTT ke-14 di tahun ini. Kesembilan belas orang terlibat dalam operasi ini, dengan sepuluh di antaranya ditahan sebagai tersangka. Lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif, termasuk tiga pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab. Kuansing, dan istri Suhardiman, Suci Nitia Edwar.

“Kasus ini menunjukkan keterlibatan aktif pihak swasta dalam memperkuat skema korupsi di lingkungan pemerintahan daerah,” kata Taufik. Ia menjelaskan bahwa investigasi dilakukan dengan memperhatikan alur dana, bukti fisik, serta pernyataan dari sumber-sumber terpercaya dalam rangka menegakkan ketatuan penyelidikan terkait Latest Program KPK.

Keterlibatan Pemimpin Daerah dalam Skandal Suap

Suhardiman Amby, yang menjabat Bupati Kuansing selama periode 2025-2030, diduga terlibat aktif dalam skema jual beli jabatan sejak menjabat Plt. Bupati pada 2021. Penerimaan suap dari Zulkarnain, yang merupakan anggota DPRD Kuansing, menjadi bukti kuat dalam penyelidikan KPK. Mobil-mobil yang diberikan sebagai suap diperkirakan berasal dari dana yang diperoleh melalui kontrak-kontrak proyek pemerintahan daerah.

“Kasus ini bukan hanya tentang satu orang, tetapi mencerminkan sistem korupsi yang terstruktur dan berkelanjutan. Latest Program KPK bertujuan untuk memecah kebiasaan ini dan menegakkan akuntabilitas di tingkat kepemimpinan daerah,” ujar Taufik. Ia menambahkan bahwa investigasi masih berlangsung untuk memastikan ada pihak lain yang terlibat.

Impact of the Case on Local Governance

Kasus jual beli jabatan yang menyeret Suhardiman Amby dan Zulkarnain ini berpotensi mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kuansing. KPK mengatakan bahwa keberadaan suap di lingkungan pemerintahan daerah seringkali mengakibatkan kesenjangan dalam kebijakan publik dan efisiensi pembangunan. Dengan Latest Program KPK, diharapkan adanya reformasi dalam sistem perekrutan pegawai dan pemimpin daerah.

“Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa korupsi bisa terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk ke tingkat kepala daerah. Latest Program KPK bekerja keras untuk mencegah hal ini terjadi kembali di tahun-tahun mendatang,” tambah Taufik. Ia juga menyebut bahwa kasus ini menggambarkan hubungan antara pihak swasta dan aparatur pemerintahan yang menyebar secara luas.

KPK Berkomitmen Terhadap Transparansi Pemerintahan

Dalam upaya menegakkan transparansi, KPK juga mengungkap bahwa kasus jual beli jabatan di Kuansing tidak hanya melibatkan Suhardiman Amby dan Zulkarnain, tetapi juga sejumlah pejabat lainnya. Pemimpin daerah seringkali menjadi target suap karena memiliki wewenang dalam pengangkatan dan perekrutan pegawai. Dengan adanya Latest Program KPK, diharapkan adanya perubahan mendasar dalam sistem pengambilan keputusan di daerah.