Amnesty Soroti Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil: Tentara Perlu Punya Hati Nurani

TNI dan Bayang-Bayang Kekerasan: Amnesty Desak Reformasi Doktrin Pertahanan

Narakabar.com – Persoalan relasi antara institusi militer dan masyarakat sipil kembali menjadi sorotan tajam di Indonesia. Pada Senin (7/9/2026), di ibu kota Jakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melontarkan kritik keras terhadap pola kekerasan yang terus berulang melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia dengan warga biasa. Ia menilai bahwa di balik setiap insiden, tersimpan akar masalah yang jauh lebih dalam: keliru arah doktrin pertahanan negara yang seharusnya berorientasi pada perlindungan rakyat, bukan pada kepentingan segelintir elite.

Doktrin yang Meleset dari Jalurnya

Usman Hamid menegaskan bahwa frekuensi tindakan kekerasan oleh anggota TNI terhadap sipil bukan sekadar persoalan disiplin individual. Ia menyebutnya sebagai indikasi kegagalan struktural dalam tubuh angkatan bersenjata. Ketika prajurit berulang kali menjadi pelaku kekerasan, yang dipertanyakan bukan lagi satu-dua oknum, melainkan seluruh kerangka berpikir yang membentuk perilaku mereka di lapangan.

Salah satu gejala paling mencolok, kata Usman, adalah pergeseran fungsi militer dari penjaga kedaulatan menjadi pelindung aset komersial. Beredar informasi bahwa sejumlah personel TNI ditugaskan sebagai pengaman kebun sawit maupun pabrik milik korporasi. Bagi Usman, penempatan semacam itu mengaburkan garis antara tugas pertahanan dan kepentingan bisnis pribadi para perwira tinggi.

“Tugas tentara itu bidang pertahanan, bukan mengurusi perkebunan sawit, apalagi bukan proyek strategis nasional. Jangan-jangan itu hanya untuk mengamankan proyek bisnis jenderal-jenderalnya.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran bahwa institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir negara justru terjerumus menjadi instrumen ekonomi bagi segelintir pejabat. Dalam konteks Indonesia, di mana reformasi TNI pasca-1998 bertujuan memisahkan peran militer dari ranah bisnis dan politik, fenomena ini menjadi pengingat bahwa transformasi institusional masih berjalan lambat dan tidak merata di seluruh tingkatan komando.

Impunitas dan Peradilan yang Tertutup

Usman Hamid juga menyoroti mekanisme penegakan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI. Ia mempertanyakan mengapa pelanggaran pidana umum oleh anggota militer kerap hanya diproses melalui peradilan militer, bukan pengadilan umum yang terbuka bagi publik. Perlakuan khusus ini, dalam pandangannya, menciptakan ruang impunitas yang membuat pelaku merasa tidak sepenuhnya terikat konsekuensi hukum yang sama dengan warga sipil.

Budaya impunitas internal, lanjutnya, menjadi penguat siklus kekerasan. Ketika sanksi tidak terasa nyata dan proses peradilan berlangsung di balik tembok institusi, pesan yang tersampaikan kepada seluruh personel adalah bahwa pelanggaran terhadap warga sipil dapat ditangani secara internal tanpa akuntabilitas penuh. Akibatnya, korban kehilangan akses ke keadilan yang setara, dan masyarakat sipil diposisikan sebagai pihak yang harus menerima keputusan sepihak dari lembaga yang seharusnya mereka awasi.

Konteks historis memperkuat urgensi kritik ini. Sejak era reformasi, Indonesia telah berulang kali menghadapi kasus kekerasan militer terhadap warga, mulai dari konflik agraria, operasi keamanan daerah, hingga insiden sehari-hari di perkotaan. Setiap peristiwa menambah daftar panjang yang menuntut perubahan sistemik, bukan sekadar sanksi individual.

Militer yang Berpikir dan Berhati Nurani

Usman Hamid tidak berhenti pada kritik. Ia menggarisbawahi bahwa doktrin komando yang keliru membuat prajurit kehilangan ruang untuk berpikir rasional sebelum bertindak. Dalam struktur hierarki militer yang sangat vertikal, perintah dari atas sering kali menjadi satu-satunya acuan, sehingga ruang pertimbangan moral individual menjadi sangat sempit.

“Padahal militer yang sejati, militer yang revolusional, yang dulu pernah terlibat dalam berbagai perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa adalah militer yang berpikir. Militer yang punya hati nurani.”

Pernyataan ini merujuk pada tradisi militer di berbagai negara yang menempatkan etika dan nalar sebagai bagian tak terpisahkan dari kompetensi tempur. Militer yang sehat, dalam kerangka tersebut, bukan sekadar mesin eksekusi perintah, melainkan institusi yang mampu membedakan antara ancaman nyata dan warga yang tak bersalah, antara tugas negara dan kepentingan pribadi komandannya.

Menjaga Wibawa, Bukan Menjatuhkannya

Usman Hamid menutup pandangannya dengan penegasan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan upaya merendahkan institusi TNI. Justru sebaliknya, ia berargumen bahwa menjaga martabat dan wibawa prajurit berarti memastikan mereka tidak direduksi menjadi alat represi bagi penguasa. Ketika militer kehilangan independensi moralnya dan hanya berfungsi sebagai kekuatan fisik di balik kepentingan politik, yang dirusak bukan hanya kepercayaan publik, melainkan juga kehormatan para prajurit itu sendiri.

Implikasi dari seluruh kritik ini bersifat luas. Jika doktrin pertahanan tidak dikoreksi, jika peradilan militer tidak dibuka terhadap pengawasan sipil, dan jika keterlibatan militer dalam sektor bisnis tidak dibatasi secara tegas, maka pola kekerasan terhadap warga sipil akan terus berulang dalam bentuk-bentuk baru. Masyarakat berhak menuntut agar institusi yang memegang monopoli kekerasan negara beroperasi di bawah prinsip akuntabilitas penuh, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap individu tanpa kecuali.